Logo Header
Logo Header

Article

Kebijakan Baru Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Setelah Diterbitkannya Peraturan Pelaksana Dari Omnibus Law

Kebijakan Baru Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Setelah Diterbitkannya Peraturan Pelaksana Dari Omnibus Law

Kebijakan Baru Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia

Setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“ Omnibus Law”), Pemerintah Indonesia saat ini telah menerbitkan 51 peraturan pelaksana baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan presiden sebagai pelaksana dari Omnibus Law. Adapun, LenusID akan memberikan beberapa informasi umum pada setiap artikel yang akan difokuskan untuk beberapa peraturan pelaksana Omnibus Law. Peraturan pertama yang akan kami informasikan adalah Peraturan Presiden No. 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (“Perpres No. 10/2021”) yang diterbitkan sebagai pengganti dari Peraturan Presiden No. 44 tahun 2016 atau yang biasa di kenal dengan Daftar Negatif Investasi.

Terdapat perbedaan konsep antara Perpres No. 10/2021 dengan peraturan sebelumnya, dimana pada peraturan sebelumnya setiap investor disarankan untuk terlebih dahulu mengetahui kegiatan usaha apa saja yang terbuka maupun tertutup sebelum mendirikan usahanya di Indonesia, sedangkan dalam Perpres No. 10/2021 ini menganut pendekatan bahwa semua bidang usaha adalah terbuka untuk penanaman modal asing, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang di batasi serta memenuhi kondisi tertentu. Dengan demikian, perusahaan dengan modal asing dapat mendirikan bidang usaha di Indonesia dengan kepemilikan modal maksimal 100%, kecuali 6 (enam) sektor usaha yang tertutup dan bidang usaha dengan syarat tertentu.

Apa Saja Bidang Usaha Yang Tertutup?

Berdasarkan Omnibus Law, terdapat 6 (enam) bisnis sektor yang tertutup untuk investasi asing (yang sebelumnya adalah 20 bisnis sektor yang tertutup untuk investasi asing) yaitu:

1. Narkotika;
2. Perjudian dan/atau kasino;
3. Penangkapan jenis ikan yang tercantum dalam Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);
4. Pemanfaatan atau pemanenan terumbu karang;
5. Industri pembuatan senjata kimia; dan
6. Industri bahan kimia yang dapat merusak lapisan ozon.

Apa Saja Bidang Usaha Yang Terbuka berdasarkan Perpres No. 10/2021?

1. Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 10/2021, terdiri atas:
a. Bidang Usaha prioritas;
b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;
c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

2. Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Boleh di informasikan lebih rinci mengenai bidang usaha yang terbuka?

a. Bidang Usaha Yang di Prioritaskan

Sektor yang diprioritaskan meliputi proyek strategis nasional, bisnis padat karya, padat modal, bisnis hi-tech, industri pionir, bisnis berorientasi ekspor, serta bisnis yang berorientasi riset dan inovasi.

Lebih lanjut, untuk sektor usaha yang diprioritaskan akan mendapatkan insentif fiskal seperti tax allowance, investment allowance dan tax holiday, serta insentif non fiskal seperti kemudahan perizinan usaha dan penyediaan infrastruktur pendukung. Semua bisnis yang diprioritaskan terbuka untuk 100 persen kepemilikan asing kecuali untuk produk tradisional (obat-obatan, perahu, dan batik). Pertanian, pertambangan, farmasi dan pariwisata dan beberapa industri yang termasuk dalam sektor prioritas.

b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM

Sebagaimanamana aturan sebelumnya, pemerintah tetap bertujuan untuk melindungi pertumbuhan dan kelangsungan usaha UMKM dan Koperasi. Perlindungan diberikan dalam bentuk kewajiban kerja sama dengan UKM dan Koperasi.

Jenis bisnis yang termasuk dalam kategori ini antara lain:
• Bisnis yang tidak membutuhkan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;
• Bisnis padat karya yang memiliki proses dan warisan budaya tertentu; dan/atau
• Usaha dengan modal tidak melebihi Rp10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan).

Contoh Bisnis yang diwajibkan adanya kemitraan adalah seperti instalasi listrik, konstruksi bangunan dengan menggunakan teknologi sederhana dan menengah dan jenis perdagangan eceran tertentu (misalnya obat-obatan di toko obat, ritel non-supermarket, minimarket, ritel non-departemen store, layanan binatu, salon kecantikan, toko tukang cukur).

c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu

Aktivitas bisnis dengan persyaratan khusus yang berlaku untuk investor lokal (yaitu kepemilikan lokal penuh) dan asing dalam bentuk pembatasan kepemilikan.

Batasan kepemilikan asing tidak berlaku untuk sektor / investasi berikut:
• Investasi tidak langsung / Portofolio melalui pasar modal.
• Bisnis yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus.
• Usaha yang telah dilakukan sebelum berlakunya Perpres No. 10/2021 kecuali jika pembatasan kepemilikan asing berdasarkan Perpres No. 10/2021 lebih menguntungkan bagi investor.
• Investasi tunduk pada perlakuan yang lebih menguntungkan dalam perjanjian antara Indonesia dan negara asal investor.

Beberapa kegiatan usaha tetap mempertahankan kepemilikan asing maksimum seperti yang diatur sebelumnya dalam Perpres No. 44/2016 seperti jasa kurir pos (49 persen), bisnis penerbangan (49 persen), dan budidaya hortikultura (30 persen).

Namun demikian, kami mencatat ada beberapa sektor usaha baru yang masuk, seperti usaha pengolahan kopi yang sudah mendapatkan indikasi geografis (dicadangkan untuk investor lokal), industri rendang (dicadangkan untuk investor lokal), industri kosmetik tradisional (diperuntukkan bagi investor lokal). ), dan bisnis perjalanan umroh (diperuntukkan bagi investor lokal dan khusus Muslim).

d. Bidang Usaha lainnya yang tidak termasuk bisnis sektor di atas

Ini termasuk semua kegiatan usaha yang tidak dikategorikan di atas sebagai usaha yang sepenuhnya terbuka bagi semua penanam modal baik lokal maupun asing.

Beberapa bisnis yang sudah dikeluarkan dari daftar negatif dan kini dibuka 100 persen untuk kepemilikan asing antara lain, bisnis ekspedisi (sebelumnya 67 persen), agen komisi (sebelumnya terbatas hanya untuk investor lokal), distributor yang tidak berafiliasi dengan produsen di Indonesia (sebelumnya 67 persen), operasi platform web komersial (ex.: platform e-commerce) - (sebelumnya 49 persen dengan modal disetor kurang dari Rp100 miliar), pembangkit listrik untuk semua kapasitas (sebelumnya 49 persen untuk satu - 10 megawatt (MW) kapasitas, 95 persen untuk lebih dari 10 MW, dan terbatas untuk investor lokal untuk kapasitas di bawah satu MW), dll.

Terus Bagaimana Untuk Pengaturan Modal Asing?

Pemodal Asing wajib melakukan investasi sekurang-kurang Rp 10 miliar. Namun ketentuan investasi ini tidak berlaku untuk kegiatan usaha yang dilakukan di Kawasan ekonomi khusus. Penanam modal asing di Kawasan ekonomi khusus dapat melakukan investasi dengan nilai investasi sama dengan atau kurang dari 10 miliar di luar tahan dan bangunan.

Kalo mau tanya lebih lanjut, bisa hubungi kemana?

Silakan contact ke contact center kami atau tinggal klik tombol di kanan atau di kiri website lenus.ID



Article Kebijakan Baru Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia Setelah Diterbitkannya Peraturan Pelaksana Dari Omnibus Law
Reviews System WIDGET PACK
READY TO WORK WITH US?
Jasa Hukum Hanya dengan Satu Klik
Logo Footer
Instagram
Linkedin
Copyright © 2020 - Lenus.id. All Rights Reserved
Powered by IKTLink Mobile